35 Tahun 2021. Pasal 79 ayat 2 huruf b UU No. meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. close menu Bahasa. H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan). 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Undang-Undang No. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per. adanya perlindungan kerja serta jaminan perkembangan karir. 13 Tahun 2003. Ini adalah Konsolidasi Undang-Undang dari: Naskah asli: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003; Uji Materi yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi; dan. Dalam Undang-undang No 13. 2. 1. Ulasan Lengkap. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28,. [1] Pasal 79 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (2) jo Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, meliputi: 1. bagus aryananda. Sebagai pekerja sangatlah diperbolehkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kerja. Selama bertahun-tahun, UU No 13 Tahun 2003 telah menjadi landasan hukum bagi ketentuan. mekar wangi no:8 Pabuaran tumpeng tangerang 15111,sudah bekerja -+15 th,akhir2 ini saya di perlakukan yang tidak wajar sperti mengerjakn yang bukan kerja an kita,mengepel,bebersi,buang sampah dll,sdangkan tugas&kerja an saya menjalankan. Cermin, 01. kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Indonesia. Dengan dasar ini maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memiliki peran penting mengenai larangan mempekerjakan anak. 13 Tahun 2003 cakupannya lebih luas dibanding BW (KUH-Per) yang hanya mengatur dalam hubungan kerja. KEP-125/Men/82 tentang . en Change Language. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja. Membuat Perjanjian Kerja atau PKB. 13 tahun 2003. Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 dihapus. I. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. 2) Unsur adanya upah. Banyak bagian yang disoroti publik dalam omnibus law UU Cipta Kerja ini, salah satunya menyoal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. Sedangkan pada Pasal 1Pengaturan hukum outsourcing (alih daya) di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 01 Tahun 1999. 13/2003 disebutkan bahwa pekerja berhak atas cuti tidak masuk kerja karena halangan dan tetap dibayar penuh (upah pokok + tunjangan tetap). Undang-Undang Republik Indoneisa. Pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dengan alasan pensiun kini diatur dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf n UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja memasuki usia pensiun merupakan salah satu alasan dapat dilakukannya PHK. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang besaran pesangon diatur sebesar 32 kali gaji. hubungan industrial; f. 38 boleh melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima oleh pekerja. 2. Undang-Undang No. Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa. PUTUSAN Nomor 72/PUU-XIII/2015. UU tentang ketenagakerjaan no 13 th. Ketentuan Pasal 49 diubah UU Cipta Kerja: 27. 13 Tahun 2003, PP No. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Holle, E. perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourching di Yogyakarta tidak sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan dan syarat-syarat outsourcing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja UU No. Ikhtisar imbalan pasca-kerja sesuai UUK13/2003 disajikan pada Tabel1. 13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangUndang-Undang No. 6 Tahun 2023, dan PP No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan Indonesia. Sebagai tenaga kerja berhak membentuk dan menjadi anggota dari perserikatan tenaga kerja. Hak dan kewajiban pekerja menurut UU No. Cuti dan Istirahat Mingguan UU Ketenagakerjaan vs UU Cipta Kerja. 39, 2003 TENAGA KERJA. UU No. Peraturan dari Menaketrans ini dibuat untuk mensejahterakan para pekerja dan menciptakan keteraturan. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek) 6. Penjelasan Uu No. V-Pasal 59 ayat (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Pengawasan. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. . Penduduk yang masuk ke dalam kelompok tenaga. 1. Perjanjian Kerja. (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai. 13 Tahun 2003. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 11 tahun 1998 dan UU No. Undang-undang (UU) tentang Penempatan Tenaga Asing:. Pasal 51 (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 207 Tahun 1961); 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya ada 5 pasal yang secara khusus mengatur mengenai tenaga kerja wanita. 87 dan diperkenalkannya Undang-Undang Serikat Pekerja/Buruh No. RKJM SMAN 1 Cibadak 2018 - 2021 6. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. id Change Language Ubah Bahasa. sedangkan t enaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau. Hal yang diatur dalam Hukum ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama d. 13 Tahun 2013 versi Bahasa Inggris. 13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), pasal ini telah dicabut. UMUM Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka. Dalam Undang – Undang No. Untuk mengetahui kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. (2010). 152–174 Asing dan istirahat panjang Samud 143 panjang,. Perjanjian Kerja. Pada dasarnya pemerintah Indonesia telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan agar tidak merugikan berbagai pihak. Undang-Undang No. Jika diidentifikasi tujuan dari UU. Untuk itu, kami mengasumsikan bahwa pengabaian yang dimaksud dalam pertanyaan Anda adalah dicantumkannya Pasal 62 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) namun dikesampingkan. Pelaksanaan Undang-undang No. Pasal 80 UU Cipta Kerja menyebut dalam rangka penguatan. 1969. Sanksi pidana menurut UU ini menyatakan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau. RBG ( Rechtsreglement Buiten Gewesten, Staatsblad 1927 No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Simpan Simpan UU No 13 Tahun 2003 English Version Untuk Nanti. 13 tahun 2003) mengatur berbagai hal ketenagakerjaan yang dituangkan dalam undang-undang tersebut. 13 Tahun 2003, aturan waktu lembur bagi karyawan adalah sebagai berikut: Waktu lembur bagi pekerja maksimal hanya mencapai 14 jam dalam satu minggu. Dasar hukum yang mengatur terkait undang undang magang diatur dalam Pasal 21 hingga 29 UU Ketenagakerjaan No. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia), dan anak-anak. Bab III Kesempatan dan Perlakuan yang Sama. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Jl. tenaga kerja, dan masalah jaminan sosial tenaga kerja. Untuk pesangon, berikut ini daftar tarifnya: Penghasilan bruto s. Aturan Jam Kerja. 2. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia), dan anak-anak. 13 Tahun 2003 PHK dengan alasan berikut ini dinyatakan batal demi hukum, yaitu kecuali. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ratifikasi Konvensi ILO No. 13/2003), diatur ketentuan mengenai pengakhiran hubungan kerja (PHK) - baik oleh pengusaha yang sudah tidak bersedia menerima pekerja/buruh, atau oleh pekerja/buruh (karyawan) yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja - karena terjadinya corporate action berupa perubahan status (change in the status of. Undang-Und. 3. 13. Keputusan mentreri tenaga kerja No KEP-150/Men/2000:. Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang ini meliputi: a. Hartati, S. Pengawasan. UU No. Tetapi di dalam pasal 154 poin c disebutkan bahwa : “pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja,UU No. Meski sudah terbit Undang-undang Omnibus Law, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 masih. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. UU No. telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pasal 76. Sembunyikan. (1) Upah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. 6 Tahun 2023. perempuan antara lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang. 13 Tahun 2003, PP Pengupahan No. Setiap karyawan diperbolehkan untuk mengembangkan potensi kerja sesuai dengan minat dan bakat. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) beserta peraturan pelaksanaannya. Pada dasarnya pemerintah Indonesia telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan agar tidak merugikan berbagai pihak. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. 12. Undang Undang Magang. Tujuan Penelitian Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan y ang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan : 1. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa“hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syariat: 1. Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial. Sep 7, 2016 | Artikel, SN 09, Uncategorized | 0 |. Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. 13 tentang Tenaga Kerja yang berlaku efektif pada tanggal 25. 3) Unsur adanya perintah. Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam undang undang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: “Tenaga kerja adalah. 13. Pemberian pesangon dari perusahaan pada karyawan telah diatur dalam Undang-Undang No. Pasal 79. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Pasal tersebut mengatur batasan PKWT. "Ketentuan yang ada di UU 13 sepanjang tidak dihapus, sepanjang tidak diatur ulang di Undang-Undang Cipta Kerja, maka ketentuannya tetap berlaku. ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2003. 2 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca. Terkait pengunduran diri tertuang dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yanh menjelaskan bila pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri berhak memperoleh uang penggantian hak sebagai berikut: . pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tenaga kerja. Analisis Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menurut Undang-undang No. Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 5 juga telah mengatur tentang hak ini. Hubungan Kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 35 Tahun 2021. Mendapatkan Pekerjaan . 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian. Penggunaan tenaga kerja asing (nomor 20/2018) Perpres Nomor 20 Tahun 2018. Tujuan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 13/2003 (UUK) Dalam pasal ini diatur mengenai istirahat mingguan, pasal 79 ayat 2 huruf b UUK menyebutkan: Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaaan bab i ketentuan umum pasal 1 bab ii landasan, asas dan tujuan pasal 2 - 4 bab iii kesempatan dan perlakuan yang sama pasal 5 - 6 bab iv perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan pasal 7 - 8 bab v pelatihan kerja pasal 9 - 30 bab vi penempatan tenaga kerja pasal 31 - 38Undang-undang. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerja/buruh mangkir selama 5 hari. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP POLA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN BERBASIS OUTSOURCING GUNA MENCAPAI POLA IDEAL HUBUNGAN KERJA DI PT. 13. Lebih lengkapnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 2003 (Ketenagakerjaan) - Download as a PDF or view online for free. No. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. 000-Rp100. UU RI NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. 13 Tahun 2003, mereka penduduk luar usia yang mana mereka berusia 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Keputusan Presiden. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana. 302/MEN/SJ-HK/XII/2010 Tahun 2010 dengan pembahasan Pelaksanaan. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah mengubah puluhan UU, salah satunya UU No. 26. penduduk dan tenaga kerja; b. Upah. 8 No. 13. 13 Year 2003 Explanatory Notes. 13 TAHUN 2003: UU CIPTA KERJA NO. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan] By. penerimaan tidak penuh yang berdasarkan Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).